Perolehan Devisa Pariwisata Meningkat, Bukti Nyata Keberhasilan Lintas Sektor Pembangunan Pariwisata

Nasional18 Dilihat

JAKARTA–ATARAKYAT.ID

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari mengatakan pemerintah memutuskan untuk menaikkan target kunjungan Wisman (Wisatawan Mancanegara) menjadi 8,5 juta kunjungan dari semula 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan.

“Dengan proyeksi perolehan devisa meningkat menjadi US$6 miliar dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar US$ 2,07-5,95 miliar, serta target mobilitas Wisnus (Wisatawan Nusantara) sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan pada 2023,” kata Erliani saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka review dokumen perencanaan daerah pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), khusus Danau Toba dan Mandalika, Rabu (30/8/2023) di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Jakarta.

Lebih lanjut, Erliani menjelaskan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan strategi yang terpadu dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pihak swasta, maupun dari berbagai pelaku industri melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

Menurut Erliani, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, asosiasi, dan swasta serta masing-masing daerah dalam mendukung mewujudkan pencapaian target peningkatan perjalanan wisatawan memegang peranan penting.

Berbagai hal dapat dilakukan seperti penguatan promosi, pengembangan destinasi, serta peningkatan jumlah event yang terintegrasi dalam upaya melakukan penyesuaian target pariwisata dengan mengembangkan atraksi wisata, menyusun travel pattern, dan mempromosikan pariwisata daerah secara intensif.

“Kolaborasi dan promosi pariwisata yang terpadu serta masif dan intensif membuahkan hasil yang nyata. Selama semester I tahun 2023, terdapat 433,57 juta perjalanan domestik dari wisatawan nusantara atau turis lokal,” imbuh Erliani.

Jumlah ini meningkat 12,57% dari periode sebelumnya yang tercatat 385,16 juta perjalanan, dan secara umum pada semester I tahun 2023 masih didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2023 meningkat sebesar 312,91% dibanding pada periode yang sama tahun 2022, yaitu dari 1.1 juta kunjungan pada Januari – Juni 2022 naik menjadi 4,1 juta kunjungan pada periode 2023.

Khusus di Sumatera Utara, kata Erliani, peningkatan pola pergerakan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun lokal, dipicu dengan adanya event atau penyelenggaraan F1H2O di Danau Toba, sebagai salah satu segmen pasar baru terhadap potensi wisata olahraga.

Sementara pergerakan wisatawan Nusantara di Nusa Tenggara Barat menunjukan kenaikan yang cukup signifikan, yakni meningkat sebesar 158,8% dibanding tahun sebelumnya sejumlah 1.985.150 kunjungan pada 2022 menjadi 5.138.380 kunjungan tahun 2023.

“Tren peningkatan ini diperkuat dengan adanya event atau penyelenggaraan MotoGP di Lombok yang membuka segmen pasar baru dengan potensi wisata olahraga non bahari. Dengan melakukan pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, maka akan memperkuat citra sebagai destinasi yang menawarkan wisata yang variatif,” jelas Erliani.

Pada akhir sambutan, Erliani mengatakan keberhasilan pembangunan pariwisata merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara sektor pariwisata dengan sektor teknis lainnya.

Oleh karena itu, Tim Kelompok Kerja Pariwisata yang dibentuk di daerah harus dapat memetakan keterlibatan sektor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata serta memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pariwisata terdapat dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya di OPD terkait.

“Pemetaan lintas sektor yang terlibat, dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Pariwisata dengan berpedoman pada dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN),” pungkas Erliani.

Peserta rapat koordinasi pusat dan daerah dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan provinsi/kabupaten/kota dua provinsi yakni, Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat serta beberapa provinsi/kabupaten/kota yang terpilih. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *