Dua Berkas tersangka penyelewengan Dana BOK TA 2019 P-21

Berita Utama2 Dilihat

 

PIDIE JAYA -ATARAKYAT.ID

Kejaksaan Negeri Pidie Jaya terus melakukan penyidikan terhadap penanganan perkara tindak pidana Korupsi atau penyelewengan dana BOK TA 2019 Pada Dinas Kesehatan dan keluarga berencana kabupaten Pidie Jaya.

Pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya bapak Oktario Hartawan Achmad,. SH,.MH, telah menerbitkan surat perintah penyidikan (SPP). Nomor Print-36/L.1.31 Fd.1/09/2021 Tanggal 06 September 2021 dan Nomor : Print – 01/L.1.31/Fd.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 terhadap dugaan penyimpangan/penyelewengan pada penggunaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

Lanjut Kajari, ” Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang sebelumnya telah menetapkan MJ Dan D sebagai tersangka dan terhadap
Penyidikan tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21), ujarnya.

Dan pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 telah dilaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap tersangka MJ dan tersangka D yang pada saat ini terhadap MJ telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Sigli dan terhadap tersangka D telah dilakukan penahanan di Lapas perempuan kelas IIB Sigli. Untuk masing-masing kepada para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan.

Bahwa para tersangka dalam pengelolaan Anggran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggran 2019 dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan bidang teknis yakni dengan melaksanakan kegiatan seolah-olah sesuai dengan petunjuk teknis dengan melakukan kegiatan
yang tidak Ril/Fiktif diantaranya belanja transportasi dan jasa petugas pemantauan, jasa transportasi dan jasa peserta pertemuan, belanja makan minum dan belanja ATK serta ditemukan kwitansi pembayaran ATK yang dipalsukan yang seakan-akan menggunakan dana
BOK tahun 2019.

Dalam kasus ini Kajari juga mengatakan dimana hal ini, nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan serta pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya Output peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Bahwa terhadap perbuatan Para Tersangka telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 208.485.040,00 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah) berdasarkan laporan basil audit penghitungan kerugian Negara oleh perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Aceh terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan pada penggunaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggran 2019.

Bahwa perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a,b ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan penaganan perkara ini dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan Ke
Pengadilan Tipikor Banda Aceh”. Tutup Kajari.//Iqbal**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *