Dua Kali Mangkir Tergugat Rp100 Miliar, Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Yulisman Ketua DPRD Riau Cs Wajib Hadir Sidang Pekan Depan

Advetorial3 Dilihat
Suasana persidangan pada hari ini

KontekstualNews-PEKANBARU, Perjalanan Sidang Gugatan Rp100 miliar Perkara Wan Prestasi Soal Kriminalisasi Wartawan dan Aktivis yang menggugat 6 (enam) orang Pejabat Riau di Kota Pekanbaru ini memasuki babak baru.

Setelah sidang sebelumnya pihak Tergugat menunjukkan Itikad yang tidak baik, dengan mangkir terhadap panggilan persidangan, Senin (3/4/2023) di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pejabat Riau tergugat yakni mulai dari Gubernur Riau c/q: Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Yulisman S.Si MM selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti SH MM yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung Ketua Komisi V DPRD Riau, koleganya, sesama Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Muflihun S.STP M.AP serta Ferry Sasfriadi, selaku ASN di Kantor DPRD Provinsi Riau.

Penggugat yakni Rudi Yanto Pimpinan Mwdia Wartakontras.com(Mantan Wartawan Haluan Riau) dan Larshen Yunus Ketua KNPI Riau yang merupakan aktivis anti korupsi.

“Jadi, pekan depan memasuki mediasi. Prinsipal atau keenam tergugat wajib hadir Mediator audah ditunjuk Pengadilan Negeri Pekanbaru, ” ungkap Yadi Utokoy, SH, MH selaku Kuasa Hukum Prinsipal Penggugat.

Yadi Utokoy yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Unri ini menerangkan, masing-masing nama prinsipal tergugat tersebut telah dua kali mangkir menunjukkan sikap Ketidakpatuhan terhadap Mekanisme dan Prosedur Hukum. Padahal, Prinsipal kedua Penggugat dan kuasa hukum selalu hadir memenuhi panggilan PN Pekanbaru.

“Meskipun,mereka telah mengutus Kuasa Hukum, yang notabene ketika dilakukan pemeriksaan Surat Kuasa, sama sekali belum memenuhi standar, ” ujar Yadi Utokoi.

Bagi para Penggugat, Kondisi tersebut tidak diambil pusing, pasalnya mereka sudah lebih dulu memahami karakter dari masing-masing pejabat bersangkutan, yang dominan tidak memiliki Etika dalam aspek Penegakan Hukum.

“Persidangan ini adalah bukti, bahwa misteri atas perkara di Ruang BK DPRD Provinsi Riau tempo lalu itu mesti dibongkar kembali. Walaupun memang dari sisi Pidana masih dalam proses di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, namun Publik harus tahu, bahwa terhadap Perkara tersebut benar-benar murni 100% penuh dengan Spekulasi dan Kepalsuan” ungkap Larshen Yunus.

Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau itu pastikan, bahwa pihaknya tetap Legowo dengan sikap para Tergugat, yang secara terbuka menunjukkan Ketidakhormatan terhadap segala proses Hukum di Republik ini.

“Coba teman-teman bayangkan! seluruh para Tergugat berada dalam satu Kota. Secara Jarak dan Waktu tidak jadi alasan, namun kenapa seperti ini? Mohon maaf, yang paling buat Lucu lagi, kok bisa-bisanya para Pejabat itu menggunakan Jasa Pengacara yang Faktanya justru punya Andil terkait Wanprestasi yang dimaksud. Apakah ini Film Sinetron atau justru Lucu-Lucuan?” tanya Larshen Yunus.

Bersama Rudi Yanto, selaku Wartawan Senior di Kota Pekanbaru ini, Ketua KNPI Provinsi Riau berkali-kali jelaskan, bahwa Gugatan 100 Milyar tersebut mesti jadi Pertimbangan Majelis Hakim.

“Ayo Bapak ibu Masyarakat dan Para Sahabat Semua! Coba lihat dan perhatikan Wajah Para Pejabat itu, terbukti Menyiksa Rakyat! Kami pastikan ilmu Sandiwara mereka itu diatas rata-rata. Bermain-main dengan Nasib Seseorang. Ayo kita Plototin mereka! 2024 ini adalah momentum untuk membuat mereka istirahat. Lawan Pejabat Zholim!!!” akhir Larshen Yunus diamini Rudi Yanto, seraya menutup pernyataan persnya.(*)

Editor:Bobby Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *